Video Gedung Sarang Walet

sumber : youtube

Profesi Akuntan Terancam, RUU Ditolak

IAPI mengkritisi aspek pengenaan sanksi pidana dan liberasi akuntan publik asing.

Akuntan publik yang tergabung dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menolak materi yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Akuntan Publik. Materi RUU tersebut dianggap dapat mengancam keberadaan profesi akuntan publik di masa mendatang.

Setidaknya terdapat tiga hal yang dikritisi IAPI, berdasarkan hasil Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB), dalam RUU yang tengah dibahas Pemerintah dan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, yakni mengenai aspek pengenaan sanksi pidana, pengaturan perizinan, dan kewenangan pengaturan profesi oleh Menteri Keuangan, serta liberalisasi akuntan asing.

“Pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 64 RUU Akuntan Publik akan berdampak munculnya duplikasi aturan, tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi atas suatu permasalahan sehingga menimbulkan ketidakpastian,” kata Ketua Umum IAPI Tya Adityasih dalam keterangannya, Minggu 22 Agustus 2010.

Selain itu, pengaturan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, mengingat seorang akuntan publik bukanlah kuasi negara atau pejabat publik yang diberikan kewenangan atas nama publik atau negara. Dengan demikian, produk akuntan publik bukan merupakan legal binding sehingga tidak sebanding apabila dikenakan sanksi pidana.

“Selain itu, produk dari pekerjaan akuntan publik adalah suatu opini yang merupakan suatu bentuk keyakinan memadai (reasonable assurance) dan bukan merupakan suatu pernyataan kebenaran absolut (mutlak) atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Tya, produk akuntan publik tersebut bukan akta otentik sebagaimana dikeluarkan oleh pejabat publik.

Pengenaan sanksi tersebut dikhawatirkan akan rawan menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi akuntan publik yang pada akhirnya akan menimbulkan meningkatnya risiko profesi dan bisnis akuntan publik sehingga akan mengurangi minat dan tidak mendorong pertumbuhan profesi akuntan publik.

IAPI menilai, ketidakpatuhan terhadap standar profesi dan kode etik cukup diatur melalui pengenaan sanksi profesi, yaitu pengenaan sanksi terhadap perizinan, dan hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008.

IAPI juga keberatan terhadap pengaturan akuntan publik asing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (4) RUU Akuntan Publik, karena dinilai hanya mengakomodasi kepentingan untuk memenuhi kesepakatan WTO dan kesepakatan liberalisasi jasa akuntansi di kawasan ASEAN 2015, ketimbang memberikan perlindungan terhadap akuntan publik lokal.

“Data menunjukkan bahwa jumlah akuntan publik di Indonesia saat ini hanya 920 orang yang bergabung di 501 kantor akuntan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 persen telah berusia di atas 51 tahun dan 11 persen berusia kurang dari 40 tahun,” ungkap Sekretaris Umum IAPI Tarkosunaryo.

Selain itu dari jumlah tersebut, sebanyak 55 persen berdomisili di Wilayah Jabodetabek dan sisanya menyebar di seluruh Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN, jumlah akuntan publik di Indonesia yang berpenduduk 230 juta jiwa relatif sedikit. Singapura dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa mempunyai akuntan publik sekitar 15.000 orang, Philipina dengan jumlah penduduk 88 juta jiwa mempunyai akuntan publik sebanyak 15.000 orang, Thailand dengan jumlah penduduk 66 juta jiwa mempunyai akuntan publik sebanyak 6.000 orang, Malaysia dengan jumlah penduduk 25 juta jiwa mempunyai Akuntan Publik 2.500 orang, Vietnam dengan jumlah penduduk 85 juta jiwa mempunyai akuntan publik 1.500 orang.

“Data tersebut menunjukkan bahwa rasio jumlah akuntan publik di Indonesia sangat kecil apabila dibandingkan dengan rasio di negara-negara tetangga di kawasan ASEAN,” ujarnya.

Pengaturan mengenai akuntan publik dalam RUU selain akan menggusur keberadaan akuntan publik lokal juga dapat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan negara, mengingat akuntan publik asing dapat mengakses aspek strategis dan kerahasiaan negara melalui pemberian jasa kepada instansi pemerintah, BUMN, atau entitas strategis lainnya. Apalagi potensi tersebut akan bertambah ketika akuntan publik dapat melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah untuk dan atas nama BPK.

RUU Akuntan Publik juga dinilai tidak mencerminkan good governance yang baik, yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan kesetaraan. Pasalnya, dari 69 pasal dalam RUU terdapat 28 Pasal yang memberikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada pemerintah.

Selain itu penarikan kewenangan sertifikasi profesi, pendidikan profesi berkelanjutan (PPL), penyusunan standar profesi termasuk kode etik dan review mutu/pemeriksaan yang selama ini telah dilaksanakan oleh profesi akuntan publik melalui IAPI ditarik menjadi wewenang Pemerintah sepenuhnya.

Menurut IAPI, semestinya pemeriksaan yang dilakukan terhadap akuntan publik dengan cakupan sesuai dengan UU haruslah dilakukan oleh pihak yang mengerti profesi dan mempunyai keahlian sebagai akuntan publik, sehingga tujuan pemeriksaan tercapai.

• VIVAnews

Oktober, Danareksa Terbitkan Obligasi Rp500 M

Dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang



PT Danareksa (Persero) menargetkan penerbitan obligasi senilai Rp500 miliar maksimal pada Oktober atau November 2010. Dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang perseroan yang jatuh tempo tahun depan.

"Walau eksekusinya tahun ini, pendanaan baru akan dipakai tahun depan. Kami biasanya menerapkan strategi pendanaan jangka panjang," kata Direktur Utama Danareksa, Edgar Ekaputra di Restoran Penang Bistro, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat malam 20 Agustus 2010.

Menurut Edgar, obligasi yang dikeluarkan akan menggunakan dua tenor yaitu tiga dan lima tahun. Namun, belum ditetapkan nilai nominal dari masing-masing tenor obligasi sebesar Rp500 miliar tersebut.

Danareksa diperkirakan menunjuk PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana penjamin emisi (underwriter). Meski demikian, perseroan tidak menutup peluang bagi 1-2 perusahaan lain yang ingin ikut ambil bagian dalam proses emisi obligasi tersebut.

Edgar menjelaskan, total utang yang bakal jatuh tempo tahun depan diperkirakan Rp320 miliar. Sementara itu, tahun ini, utang jatuh tempo berkisar Rp150 miliar.

"Jadi kalau tidak ada keperluan apa-apa, dananya akan digunakan untuk refinancing. Sisanya bisa disimpan," ujar Edgar.

Menurut dia, hingga saat ini Danareksa belum mendaftarkan rencana penerbitan obligasi itu ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

sumber : VIVAnews

Danareksa Capital Kaji Pembiayaan Tiga Sektor

Tiga proyek yang akan dibiayai tersebut di sektor kehutanan, listrik, dan perumahan.

PT Danareksa (Persero) mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji pembiayaan terhadap tiga proyek dari tiga sektor berbeda. Pembiayaan itu direncanakan dibiayai melalui anak usaha yang akan dibentuk, yaitu PT Danareksa Capital.

"Dananya kami coba kumpulkan baik dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau swasta," kata Direktur Utama Danareksa, Edgar Ekaputra, di Jakarta, Jumat malam 20 Agustus 2010.

Menurut Edgar, tiga proyek yang akan dibiayai tersebut adalah di sektor kehutanan berupa kegiatan reboisasi yang akan dilaksanakan oleh PT Inhutani. Proyek kedua adalah pembangunan pembangkit listrik berkapasitas kecil yaitu berkisar 4-6 megawatt.

"Nantinya pembeli listriknya PLN (Perusahaan Listrik Negara)," katanya. Sedangkan proyek ketiga adalah di sektor perumahan.

Kendati belum menetapkan pembiayaan yang diperlukan untuk mendanai masing-masing proyek tersebut, Danareksa memperkirakan kebutuhan investasi mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Begitu pula dengan instrumen investasi yang akan digunakan untuk pembiayaan proyek itu.

Edgar optimistis, pihaknya bisa memperoleh investor untuk terlibat
dalam proyek tersebut. Investor yang dibidik di antaranya perusahaan
asuransi dan dana pensiun.

"Biasanya mereka membutuhkan investasi jangka panjang, sehingga mencari instrumen investasi yang paling pas," ujarnya.

Dia mengakui, untuk menarik investor guna menanamkan investasi dalam proyek baru cukup sulit karena kebijakan berbeda-beda.

Sebelumnya, Danareksa juga sudah menjalin kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani untuk penerbitan medium term notes (MTN) II PNM. Penerbitan utang jangka menengah ini dilakukan secara terbatas
(private placement).

sumber : VIVAnews

Danareksa Kaji Reksa Dana Terproteksi Rp500 M

Perseroan juga akan menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Rp 1 triliun.



PT Danareksa Investment Management (DIM) berencana
menerbitkan dua produk reksa dana terproteksi dengan target dana
kelolaan Rp400-500 miliar.

Perusahaan juga berencana menerbitkan satu produk reksa dana saham atau campuran pada November 2010. Selain itu, perseroan akan menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) PT Bank Tabungan Negara Tbk senilai Rp750 miliar hingga Rp1 triliun.

"Alasan penerbitan produk reksa dana itu karena permintaan masih ada," kata Direktur Utama Danareksa Investment Management, John D Item di Jakarta, Jumat malam 20 Agustus 2010.

Menurut John, penerbitan reksa dana terproteksi direncanakan pada Oktober-November mendatang. Sementara itu, KIK-EBA BTN diharapkan bisa didaftarkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada September atau Oktober 2010.

DIM mencatat, total dana kelolaan reksa dana terproteksi saat ini sudah mencapai Rp3,5 triliun. Sementara itu, total dana kelolaan untuk seluruh produk reksa dana DIM sebesar Rp9,6 triliun.

Hingga akhir 2010, total dana kelolaan bisa mencapai kisaran Rp10,5-11 triliun.

John menambahkan, selama ini kontribusi terbesar dana kelolaan berasal dari reksa dana saham, diikuti reksa dana pendapatan tetap, reksa dana terproteksi, dan produk lainnya. "(Walau reksa dana saham) terbesar, tapi tidak terlalu besar dari reksa dana jenis lainnya. Fee dari reksa dana saham memang besar," tuturnya.

Terkait produk reksa dana Mawar yang diluncurkan pada Maret 2010, menurut John, saat ini dana kelolaan reksa dana tersebut telah mencapai Rp250 miliar.

Reksa dana yang memfokuskan pada 10 saham kapitalisasi menengah yang memiliki fundamental baik itu ditargetkan mampu meraup dana kelolaan hingga akhir 2010 sebesar Rp500 miliar.

"Kami optimis tercapai karena sekarang sudah ada Danareksa Online (DONE)," ujarnya.

DIM juga berencana untuk mengembangkan produk reksa dana syariah yaitu reksa dana Danareksa Indeks Syariah (DINAR) dan reksa dana Dana Syariah Berimbang. Produk investasi syariah tersebut saat ini sudah mengumpulkan dana kelolaan hingga Rp500 miliar.

"Akan kami kembangkan terus dengan meningkatkan eksistensinya," kata dia. Apalagi, saat ini, sudah banyak perusahaan asuransi yang mulai
menanamkan investasinya pada produk berbasis syariah.

sumber : VIVAnews

iPad Sukses, Produsen Netbook Kurangi Produk

Steve Jobs secara tegas menyatakan bahwa iPad akan bersaing langsung dengan netbook.


Menurunnya permintaan pasar atas notebook berkinerja rendah dan berharga terjangkau akibat mendapatkan tekanan yang berat dari produk Apple iPad membuat produsen netbook menurunkan produksinya di kuartal ketiga 2010.

Berbicara dalam sebuah konverensi investor, Jerry Shen, Chief Executive Officer Asustek Computer menyebutkan, perusahaannya hanya akan memasarkan 1,4 juta uni netbook di kuartal mendatang. Angka ini relatif rendah untuk ukuran kuartal puncak di setiap tahunnya.

Faktor utama penurunan penjualan netbook tersebut, menurut DigiTimes adalah kompetisi yang berat dari iPad.

“Kami hanya akan memasarkan 1,4 juta netbook di kuartal ketiga, angkanya lebih rendah dibanding kuartal kedua 2010 saat kami berhasil memasarkan 1,5 juta unit netbook atau 1,6 juta unit pada kuartal pertama,” kata Shen, seperti dikutip dari Apple Insider, 19 Agustus 2010.

Meski demikian, Asus tetap akan menghadirkan netbook 10 inci baru berbasis Windows 7 seharga US$399 pada September, diikuti tablet berbasis Linux berukuran 8,9 inci yang diperkuat oleh prosesor ARM pada Oktober mendatang. Rencananya produk tersebut dilepas antara US$199 sampai 299.

Sebagai informasi, berkat tingginya penjualan netbook mereka, Asus telah menjadi salah satu produsen komputer terbesar di dunia. Pada kuartal yang berakhir Juni lalu, penjualan Asustek membuatnya menduduki posisi kelima sebagai produsen pembuat PC terbesar.

Meski demikian, sejak dipublikasikan pertamakali pada Januari lalu, Steve Jobs secara tegas membandingkan bahwa iPad akan bersaing langsung dengan netbook – yang hanya disebut sebagai laptop murah – di pasar.(np)

• VIVAnews

Pertahankan Posisi, Acer Gunakan Media Sosial

Pada situs media sosial tersebut, pengguna juga bisa mengajukan pertanyaan seputar produk.


Menurut data IDC, di Indonesia, khususnya untuk produk notebook, Acer masih menguasai pangsa pasar. Dominasi tersebut sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.

Untuk mempertahankan posisi mereka di pasar, sejumlah upaya diambil Acer. Mulai dari memperluas layanan purna jual hingga memanfaatkan internet dan jejaring sosial.

“Salah satu cara yang kami Ambil adalah dengan membuat corporate blog serta mengoptimalkan jejaring sosial,” kata Daniel Rustandi, Marketing Director Acer Indonesia di Jakarta, 19 Agustus 2010.

Daniel menyebutkan, pada blog resmi Acer, pengguna bisa mendapatkan berbagai informasi terkini tentang produk serta informasi teknis lainnya. “Jika Maret lalu pengunjung blog Acer mencapai 2.500 kunjungan, pada Agustus, kunjungan sudah mencapai 15.000 visit,” ucapnya.

Awal 2010 lalu, kata Daniel, penggemar Acer di Facebook baru mencapai sekitar 6.000 user. “Pada bulan Agustus ini, penggemarnya sudah mencapai 44 ribu lebih,” ucapnya. “Hal serupa juga terjadi di Twitter,” kata Daniel.

Di jejaring sosial tersebut, Daniel menyebutkan, selain mendapatkan update terkini pengguna juga bisa mengajukan pertanyaan teknis seputar produk-produk Acer. “Ini merupakan layanan tambahan yang Acer berikan pada penggunanya,” sebut Daniel.

Untuk layanan purna jual sendiri, Acer sudah memiliki Acer Consumer Service Center (ACSC) di 10 kota, Acer Consumer Service Point (ACSP) di 4 kota, serta Authorized Service Partner (ASP) di 21 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.(np)

• VIVAnews

Faisal: Tak Semua BUMN Perlu Diprivatisasi

Ekonom Faisal Basri menilai privatisasi perusahaan pelat merah perlu dilakukan. Namun, dia mengingatkan, tidak semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa diprivatisasi. "Kalau BUMN ada maslahatnya buat masyarakat, buat apa diprivatisasi," kata Faisal di Jakarta, Sabtu 14 Agustus 2010. Dia mencontohkan perusahaan BUMN penangkap ikan, PT Usaha Mina. Melalui BUMN itu, pemerintah justru bersaing dengan rakyat. "Mending diprivatisasi," ujar Faisal. Faisal tidak khawatir jika asing kemudian masuk pada perusahaan negara tersebut. "Lihat saja PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang menguasai 1,2 juta hektare lahan. Bandingkan dengan Astra Agro Lestari yang menguasai 300 hektare," tuturnya. "Semua lebih bagus Astra. Maka kembalikan ke rakyat, tapi tidak boleh dijual lagi ke luar." Petani, dia melanjutkan, dapat bekerja sama dengan asing, tapi dalam bentuk mitra. "Tidak seperti sekarang, di mana pemerintah menciptakan ketergantungan kepada kapitalis," ujar Faisal. Sebelumnya, Kementerian BUMN mengusulkan privatisasi terhadap tujuh perusahaan pelat merah pada 2011. Namun, belum diketahui mekanisme pelepasan saham pemerintah pada tujuh BUMN tersebut. Kementerian mengungkapkan tujuh perusahaan tersebut ada yang bergerak di bidang asuransi, semen, jasa pembiayaan, dan konstruksi. Namun, Kementerian BUMN juga memutuskan untuk menunda sementara rencana privatisasi tiga perusahaan perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN IV, dan PTPN VII. Penundaan dilaksanakan hingga terbentuknya induk usaha (holding company) BUMN bidang perkebunan. (kd)• VIVAnews

Bakrieland Incar Pendapatan Rp1,5 Triliun

PT Bakrieland Development Tbk menargetkan pendapatan pada akhir 2010 sebesar Rp1,5 triliun. Proyeksi ini diperoleh dengan berpaku pada pertumbuhan pendapatan semester I-2010 yang mencapai 47 persen.

"Realistisnya Rp 1,3 triliun," kata Direktur Utama Bakrieland, Hiramsyah S Thaib, di kantornya, Jakarta, Jumat malam 13 Agustus 2010.

Target perseroan itu, menurut Hiramsyah, antara lain akan diperoleh melalui penjualan beberapa proyek. "Tahun ini adalah tahun kebangkitan Bakrieland," ujar dia.

Dia menjelaskan, Epicentrum Walk senilai Rp250 miliar yang baru diresmikan awal Agustus, penjualan sudah mencapai 50 persen. Selanjutnya penjualan Aston Bogor and Resort senilai Rp250 miliar. "Serah terima pemilik pada November," kata dia.

Sementara itu, serah terima Cluster Grand Harmoni di Bogor Nirwana Residence seluas 40 hektare dengan 1.200 unit pada Oktober-November. Proyek tersebut senilai Rp400 miliar.

Saat ini, dia melanjutkan, total lahan yang dimiliki perseroan mencapai 15.000 hektare. "Kami bisa dikatakan sebagai pengembang yang memiliki landbank terluas di Jakarta," ujar Hiramsyah,

Hingga Juli, perseroan telah merampungkan akuisisi lahan di Bukit Jonggol Asri (BJA) seluas 10.500 hektare. Bakrieland kini menjadi pemegang saham mayoritas Bukit Jonggol Asri sebesar 51 persen dan menguasai 20 persen saham PT Sentul City Tbk.

Perseroan menganggarkan dana hasil penawaran umum terbatas atau rights issue senilai Rp450-500 miliar untuk pembangunan infrastruktur BJA. Rinciannya, biaya pembangunan infrastruktur awal sebesar Rp300 miliar.

Adapun sisanya Rp150-200 miliar untuk pembangunan jalan yang menghubungkan BJA dengan Sentul City.

• VIVAnews

HSBC Tambah Kepemilikan Saham di Multipolar

HSBC-Fund Services Clients A/C 500 meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Multipolar Tbk. HSBC membeli 3,17 juta saham selama periode 4-10 Agustus 2010.

"Pembelian dilakukan pada harga Rp92,1-95 per saham untuk tujuan perdagangan," kata Sekretaris Perusahaan Multipolar, Chrysologus RN Sinulingga, dalam suratnya tertanggal 13 Agustus 2010 kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut dia, melalui pembelian itu, jumlah saham HSBC di Multipolar kini meningkat menjadi 533,61 juta saham. Sekitar 428,32 juta saham di antaranya dimiliki Argyle Street Management Limited (ASML)-ASM Asia Recovery (Master) Fund.

Sebelumnya, Multipolar membidik pendapatan Rp12 triliun pada 2011. Target itu seiring dengan penyelesaian proses akuisisi perusahaan ritel di luar negeri.

"Perseroan akan meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia guna menghadapi pasar global," kata Managing Director Multipolar, Harijono Suwarno, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews di Jakarta, awal pekan ini.

Menurut Harijono, transaksi tersebut membuka jalan bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar internasional.

Dia menjelaskan, pada 7 Agustus 2010, Multipolar menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement/SPA) dengan Queenz Limited seiring rencana penjualan seluruh sahamnya di Congrex Limited. Congrex memiliki tiga department store dengan merek dagang Robbinz di China.

Nilai transaksi senilai HK$345 juta akan dibayar dalam tiga kali angsuran selama setahun.

• VIVAnews

Tiga Rest Area Siap Layani Penukaran Uang

Bagi Anda pemudik yang akan memanfaatkan tiga ruas tol, jangan khawatir kesulitan menukarkan uang pecahan baru untuk kebutuhan lebaran.
Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan PT Jasa Marga Tbk berencana untuk membuka layanan penukaran uang pecahan baru itu di tiga lokasi rest area sejumlah ruas tol. Tiga lokasi rest area yang dipilih masing-masing satu di ruas tol Jakarta-Cikampek, Jagorawi, dan Jakarta-Merak.

"Kami pastikan dua minggu sebelum lebaran sudah mulai beroperasi," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI, Difi A Johansyah, ketika dihubungi VIVAnews di Jakarta, Sabtu 14 Agustus 2010.

Difi menjelaskan, pelayanan BI bersama Jasa Marga itu untuk memenuhi kebutuhan pemudik atas uang pecahan baru. "Untuk setiap ruas tol itu kami tempatkan satu mobil kas keliling. Lokasinya di rest area tertentu," ujar dia.

Namun, Difi belum memastikan rest area mana yang akan dipilih untuk melayani penukaran uang pecahan baru itu.

Dia menjelaskan, selain di tiga lokasi rest area, BI juga telah memberikan layanan serupa di lima stasiun kereta api. Layanan penukaran uang pecahan di stasiun tersebut khusus untuk para pemudik. Kami bekerja sama dengan petugas kereta api di beberapa loket," tuturnya.

Lima stasiun kereta api itu adalah Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Jatinegara, dan Stasiun Kota. Mobil kas keliling itu melayani jasa penukaran uang pecahan baru mulai pukul 10.00-14.00 WIB.

Selain itu, BI berencana untuk menjadikan kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta sebagai pusat penukaran uang pecahan baru. "Kami juga akan menjadikan Monas sebagai sentral penukaran uang pecahan," tuturnya.

Sayangnya, untuk Sabtu dan Minggu ini, layanan penukaran uang itu belum beroperasi. "Untuk sementara belum, masih pada hari kerja. Nanti beberapa hari menjelang lebaran (Sabtu-Minggu beroperasi)," tuturnya.
• VIVAnews